Jokowi berikan 71% lebih dana sosial ke umat Kristen

JAKARTA (Arrahmah.com) - Walikota Solo, Joko Widodo, memiliki perhatian besar terhadap kelompok minoritas yang ada di daerah yang ia pimpinnya. Hal itu terungkap dari alokasi dana bantuan sosial Pemerintah Kota Solo.
"Bantuan itu lebih banyak diberikan kepada pihak nonmuslim, sebesar 71,88 persen dari anggaran Rp 4,7 miliar. Itu ada untuk ormas, sekolah," ujar pengamat sosial-politik Mustofa B. Nahrawardaya dikutip rmol.com, Rabu (15/8).
Sementara untuk kalangan Islam, alokasi dana bansos hanya sebesar 28,12 persen. "Itu data anggaran Bansos yang dilaporkan ke DPRD Solo dari Januari sampai Desember tahun 2009. Saya hanya mengambil samplenya saja. Kan satu periode ada lima tahun," ungkapnya.
Mustofa mengungkapkan itu kemarin dalam acara Indonesia Lawyers Club di TVOne. Saat itu, Mustofa mengakui menimpali pernyataan Ketua Forum Umat Islam Al Khaththath yang menyebutkan, bahwa kalau yang jadi pemimpin itu orang Islam, umat nonmslim itu akan diperhatikan.
"Jadi itulah kehebatan orang Islam. Sudah betul itu Jokowi. Di Solo kan, umat Kristen minoritas, dikembangkan oleh Jokowi. Makanya sekarang berkembang. Jadi jangan hanya yang mayoritas (yang diperhatikan)," tandas Mustofa. (bilal/arrahmah.com)


kristen berkembang di Solo

Foke Bagikan Kartu Gratis Sekolah 12 Tahun

Gubernur DKI Jakarta Fauzi Bowo (kiri) secara simbolis memberikan kartu gratis wajib belajar 12 tahun kepada para pelajar di SMK Negeri 13, Jakarta, Rabu (1/8). Pemerintah Provinsi DKI Jakarta mengangarkan Rp 675 miliar untuk program wajib belajar 12 tahun sehingga diharapkan akses pendidikan bagi warga Jakarta semakin luas.

Usai dicanangkan pada 2 Mei lalu Pemprov DKI secara resmi meluncurkan Kartu Gratis Wajib Belajar 12 Tahun kepada murid dari Sekolah Dasar (SD) hingga Sekolah Menengah Atas (SMA) maupun Sekolah Menengah Kejujuran (SMK), hari ini, Rabu (1/8).

Secara simbolik peluncuran kartu tersebut dilakukan di SMKN 13, Rawa Belong, Jakarta Barat. Gubernur DKI Jakarta, Fauzi Bowo (Foke) menyerahkan Kartu Gratis Wajib Belajar 12 Tahun kepada masing-masing dua siswa dari SD Standar Nasional 09 Bendungan Hilir Jakarta Pusat, SMPN 127 Kebon Jeruk, Jakarta Barat, SMAN 65 Jalan Panjang dan SMKN 13 Palmerah.

Kartu Gratis Wajib Belajar 12 Tahun juga dibagikan di tujuh sekolah lain yaitu SMKN 61 di Kepulauan Seribu, SMAN 75 Cilincing, Jakarta Utara, SMAN 6 Kebayoran Baru, Jakarta Selatan, SMA 10 Mangga Besar, Jakarta Pusat, SMAN 102 Cakung Jakarta Timur, SDN 05 Pegangsaan II, Kelapa Gading, Jakarta Utara dan SMP 103 Cakung Jakarta Timur.

Foke menegaskan pada hari ke 12 bulan puasa ini, Pemprov DKI menyerahkan Kartu Gratis Wajib Belajar kepada seluruh Sekolah-sekolah negeri di DKI Jakarta, yang peluncurannya dipusatkan di SMKN 13 Rawa Belong, Jakarta Barat.

“Hari ini diberikan Kartu Gratis Wajib Belajar 12 Tahun, dengan tujuan, pendidikan pada tingkat SLTA/sederajat negeri, dibebaskan dari biaya yang membebani orang tua murid alias gratis,” kata Foke, usai memberikan Kartu Gratis Wajib Belajar 12 Tahun kepada 8 peserta didik dari SD, SMP, SMA dan SMK di SMKN 13 Rawa Belong, Jakarta Barat, Rabu (1/8).

Pembangunan pendidikan merupakan tanggungjawab bersama pemerintah dan seluruh masyarakat. Karena itu, pemberian Kartu Gratis harus menjangkau seluruh komponen masyarakat, baik yang berprestasi di sekolah, maupun mereka yang belum mampu atau tidak berprestasi di sekolah masing-masing.

“Semoga melalui pemberian Kartu Gratis Wajib Belajar 12 Tahun ini, ke depan memberikan kontribusi signifikan dalam upaya kita bersama mewujudkan Generasi Emas Inonesia yang membanggakan. Saya ucapkan selamat kepada para pelajar di Ibukota atas diterimanya Kartu Gratis Wajib Belajar 12 Tahun,” kata Foke.

Kepala Dinas Pendidikan DKI Jakarta, Taufik Yudi Mulyanto, menegaskan pemberian Kartu Gratis Belajar 12 Tahun ini merupakan komitmen Pemprov DKI melalui Dinas Pendidikan (Disdik) DKI memberikan akses yang luas kepada masyarakat untuk mendapatkan pendidikan gratis, adil dan berkualitas.

“Seluruh sekolah harus melaksanakannnya. Meski hanya simbolik dilakukan pada 8 sekolah mewakili kotamadya dan kabupaten, tetapi mulai hari ini peserta didik di DKI Jakarta akan menerima kartu gratis sekolah tersebut," kata Taufik.

Untuk pengadaan kartu tersebut, lanjutnya, akan dilakukan masing-masing sekolah sehingga bisa langsung diberikan kepada peserta didiknya. Biaya pengadaan kartu gratis sekolah itu sudah ada dalam dana Biaya Operasional Pendidikan (BOP) yang dikucurkan Pemprov DKI kepada setiap sekolah.

Salah satu peserta didik penerima Kartu Gratis Wajib Belajar 12 Tahun, Nur Aqillah Salsabilah, siswa kelas 5 SDSN 09 Bendungan Hilir mengaku orangtuanya sama sekali tidak pernah diminta bayaran apa pun dari pihak sekolah. Namun untuk dimintakan uang bangunan atau gedung sekolah, Aqillah hanya menggeleng tidak tahu.

“Kalau itu tidak tahu. Soalnya orangtua nggak pernah bicarakan hal itu ke aku,” kata siswi yang memakai rompi kotak-kotak merah tersebut.

Hal yang sama dengan penerima kartu lainnya, yaitu siswa kelas 10 SMAN 65, Putri Larasati, juga mengaku tidak pernah dimintai iuran bulanan dan pungutan apa pun dari pihak sekolah.

“Hanya biaya personal untuk seragam dan buku saja yang harus bayar ke sekolah,” katanya. 

foke bagikan kartu gratis sekolah