Kamis, 04 Oktober 2012

Penyatuan Zona Waktu Pada 28 Oktober 2012

"Penyatuan zona waktu Indonesia diusulkan dengan nama Waktu Kesatuan Indonesia GMT +8 atau satu Zona Waktu GMT+8 NKRI atau sebutan lainnya, yang direncanakan akan diterapkan secara nasional melalui Peraturan Presiden pada tanggal 28 Oktober 2012," kata Asisten Deputi Investasi IPTEK sekaligus Deputi Bidang Sumber Daya IPTEK Kemristek, Agus Puji Prasetyono dalam siaran persnya, Minggu (27/5/2012).

Agar penyatuan zona waktu tersebut berjalan dengan baik, Agus Puji Prasetyono menegaskan pentingnya sosialisasi di 33 Provinsi kepada pemerintah, dan masyarakat sebelum dilaksanakannya proses launching.

"Jadi sebelum tanggal 28 Oktober 2012 semua pihak yang terkait sudah harus mensosialisasikannya ke masyarakat luas,” kata Agus.

Kajian Zona Satu Waktu GMT+8 NKRI sudah dilakukan oleh Kementerian Riset dan Teknologi sejak 2004 – 2008 dengan tema penyesuaian wilayah waktu kaitannya dengan penghematan energi (Listrik). Hal ini berdasarkan isu hangat yang berkembang di masyarakat soal hemat energi, khususnya energi listrik yang kemudian menjadi Instruksi Presiden.

“Pertimbangan penyatuan zona waktu didasarkan pada pertimbangan kondisi geografis, politik, sosial budaya, ekonomi, hankam dan agama. Selain itu juga keuntungan penyatuan zona waktu akan berdampak pada penghematan energi,” kata Tim Kajian Kementerian Riset dan Teknologi, Mohammad Nur Hidayat selaku Tim kajian Kementerian Riset dan Teknologi.

penyatuan zona waktu

Jokowi Tolak Naskah Pidato Senilai Rp 1,2 Miliar

- Gubernur DKI Jakarta terpilih Joko Widodo (Jokowi) kaget dan mengaku tidak tahu bila alokasi anggaran penyusunan nasakah untuk sambutan pidato gubernur dan wakil gubernur DKI Jakarta mencapai Rp 1,2 miliar.
Ia memastikan tidak akan menggunakan anggaran itu bila telah resmi menjadi gubernur DKI Jakarta. Sebab, ia jarang menggunakan naskah saat memberikan pidato selama menjadi Walikota Surakarta.
"Aduh...saya itu enggak pakai naskah. Saya kalau pidato enggak pakai naskah. Kan cuma bicara bagaimana, bagaimana, sudah begitu saja. Saya itu selama 7 tahun menjadi walikota, mungkin hanya 10 persen memberi sambutan, 90 persennya datang ke tempat-tempat enggak pakai sambutan," ungkap Jokowi kepada Tribun.
"Saya enggak pernah pakai naskah. Misalnya peresmian Gapuro, saya hanya motong Pati saja, enggak pakai pidato," imbuhnya.
Sebelumnya, Forum Indonesia untuk Transparansi Anggaran (FITRA) melansir bahwa alokasi anggaran penyusunan naskah untuk sambutan pidato gubernur dan wakil gubernur mencapai Rp 1,2 miliar.
Adapun dana miliaran rupiah itu "disimpan" di rekening Sekretaris Daerah (Sekda) DKI Jakarta. Rekening Sekda DKI Jakarta juga menyimpan alokasi anggaran untuk kebutuhaan operasional Tim sambutan gubernur Rp 200 juta, peningkatan wawasan dan pembekalan Tim sambutan gubernur sebesar Rp 80 juta.

tolak naskah 1,2 miliar

Rabu, 15 Agustus 2012

Jokowi berikan 71% lebih dana sosial ke umat Kristen

JAKARTA (Arrahmah.com) - Walikota Solo, Joko Widodo, memiliki perhatian besar terhadap kelompok minoritas yang ada di daerah yang ia pimpinnya. Hal itu terungkap dari alokasi dana bantuan sosial Pemerintah Kota Solo.
"Bantuan itu lebih banyak diberikan kepada pihak nonmuslim, sebesar 71,88 persen dari anggaran Rp 4,7 miliar. Itu ada untuk ormas, sekolah," ujar pengamat sosial-politik Mustofa B. Nahrawardaya dikutip rmol.com, Rabu (15/8).
Sementara untuk kalangan Islam, alokasi dana bansos hanya sebesar 28,12 persen. "Itu data anggaran Bansos yang dilaporkan ke DPRD Solo dari Januari sampai Desember tahun 2009. Saya hanya mengambil samplenya saja. Kan satu periode ada lima tahun," ungkapnya.
Mustofa mengungkapkan itu kemarin dalam acara Indonesia Lawyers Club di TVOne. Saat itu, Mustofa mengakui menimpali pernyataan Ketua Forum Umat Islam Al Khaththath yang menyebutkan, bahwa kalau yang jadi pemimpin itu orang Islam, umat nonmslim itu akan diperhatikan.
"Jadi itulah kehebatan orang Islam. Sudah betul itu Jokowi. Di Solo kan, umat Kristen minoritas, dikembangkan oleh Jokowi. Makanya sekarang berkembang. Jadi jangan hanya yang mayoritas (yang diperhatikan)," tandas Mustofa. (bilal/arrahmah.com)


kristen berkembang di Solo

Rabu, 01 Agustus 2012

Foke Bagikan Kartu Gratis Sekolah 12 Tahun

Gubernur DKI Jakarta Fauzi Bowo (kiri) secara simbolis memberikan kartu gratis wajib belajar 12 tahun kepada para pelajar di SMK Negeri 13, Jakarta, Rabu (1/8). Pemerintah Provinsi DKI Jakarta mengangarkan Rp 675 miliar untuk program wajib belajar 12 tahun sehingga diharapkan akses pendidikan bagi warga Jakarta semakin luas.

Usai dicanangkan pada 2 Mei lalu Pemprov DKI secara resmi meluncurkan Kartu Gratis Wajib Belajar 12 Tahun kepada murid dari Sekolah Dasar (SD) hingga Sekolah Menengah Atas (SMA) maupun Sekolah Menengah Kejujuran (SMK), hari ini, Rabu (1/8).

Secara simbolik peluncuran kartu tersebut dilakukan di SMKN 13, Rawa Belong, Jakarta Barat. Gubernur DKI Jakarta, Fauzi Bowo (Foke) menyerahkan Kartu Gratis Wajib Belajar 12 Tahun kepada masing-masing dua siswa dari SD Standar Nasional 09 Bendungan Hilir Jakarta Pusat, SMPN 127 Kebon Jeruk, Jakarta Barat, SMAN 65 Jalan Panjang dan SMKN 13 Palmerah.

Kartu Gratis Wajib Belajar 12 Tahun juga dibagikan di tujuh sekolah lain yaitu SMKN 61 di Kepulauan Seribu, SMAN 75 Cilincing, Jakarta Utara, SMAN 6 Kebayoran Baru, Jakarta Selatan, SMA 10 Mangga Besar, Jakarta Pusat, SMAN 102 Cakung Jakarta Timur, SDN 05 Pegangsaan II, Kelapa Gading, Jakarta Utara dan SMP 103 Cakung Jakarta Timur.

Foke menegaskan pada hari ke 12 bulan puasa ini, Pemprov DKI menyerahkan Kartu Gratis Wajib Belajar kepada seluruh Sekolah-sekolah negeri di DKI Jakarta, yang peluncurannya dipusatkan di SMKN 13 Rawa Belong, Jakarta Barat.

“Hari ini diberikan Kartu Gratis Wajib Belajar 12 Tahun, dengan tujuan, pendidikan pada tingkat SLTA/sederajat negeri, dibebaskan dari biaya yang membebani orang tua murid alias gratis,” kata Foke, usai memberikan Kartu Gratis Wajib Belajar 12 Tahun kepada 8 peserta didik dari SD, SMP, SMA dan SMK di SMKN 13 Rawa Belong, Jakarta Barat, Rabu (1/8).

Pembangunan pendidikan merupakan tanggungjawab bersama pemerintah dan seluruh masyarakat. Karena itu, pemberian Kartu Gratis harus menjangkau seluruh komponen masyarakat, baik yang berprestasi di sekolah, maupun mereka yang belum mampu atau tidak berprestasi di sekolah masing-masing.

“Semoga melalui pemberian Kartu Gratis Wajib Belajar 12 Tahun ini, ke depan memberikan kontribusi signifikan dalam upaya kita bersama mewujudkan Generasi Emas Inonesia yang membanggakan. Saya ucapkan selamat kepada para pelajar di Ibukota atas diterimanya Kartu Gratis Wajib Belajar 12 Tahun,” kata Foke.

Kepala Dinas Pendidikan DKI Jakarta, Taufik Yudi Mulyanto, menegaskan pemberian Kartu Gratis Belajar 12 Tahun ini merupakan komitmen Pemprov DKI melalui Dinas Pendidikan (Disdik) DKI memberikan akses yang luas kepada masyarakat untuk mendapatkan pendidikan gratis, adil dan berkualitas.

“Seluruh sekolah harus melaksanakannnya. Meski hanya simbolik dilakukan pada 8 sekolah mewakili kotamadya dan kabupaten, tetapi mulai hari ini peserta didik di DKI Jakarta akan menerima kartu gratis sekolah tersebut," kata Taufik.

Untuk pengadaan kartu tersebut, lanjutnya, akan dilakukan masing-masing sekolah sehingga bisa langsung diberikan kepada peserta didiknya. Biaya pengadaan kartu gratis sekolah itu sudah ada dalam dana Biaya Operasional Pendidikan (BOP) yang dikucurkan Pemprov DKI kepada setiap sekolah.

Salah satu peserta didik penerima Kartu Gratis Wajib Belajar 12 Tahun, Nur Aqillah Salsabilah, siswa kelas 5 SDSN 09 Bendungan Hilir mengaku orangtuanya sama sekali tidak pernah diminta bayaran apa pun dari pihak sekolah. Namun untuk dimintakan uang bangunan atau gedung sekolah, Aqillah hanya menggeleng tidak tahu.

“Kalau itu tidak tahu. Soalnya orangtua nggak pernah bicarakan hal itu ke aku,” kata siswi yang memakai rompi kotak-kotak merah tersebut.

Hal yang sama dengan penerima kartu lainnya, yaitu siswa kelas 10 SMAN 65, Putri Larasati, juga mengaku tidak pernah dimintai iuran bulanan dan pungutan apa pun dari pihak sekolah.

“Hanya biaya personal untuk seragam dan buku saja yang harus bayar ke sekolah,” katanya. 

foke bagikan kartu gratis sekolah

Selasa, 31 Juli 2012

TABIR KELEMAHAN JOKOWI-AHOK

Pertarungan putaran kedua pemilihan gubernur DKI Jakarta dipastikan akan semakin keras. Kemenangan pasangan Jokowi - Ahok pada putaran pertama yang mengejutkan dengan 43% suara memutarbalikan semua analisa yang pernah dipublikasi lembaga - lembaga survey, pengamat atau bahkan politisi. Kemenangan Jokowi-Ahok dengan perolehan suara yang tidak diduga tersebut menimbulkan berbagai macam analisa baru untuk menjustifikasi atau melegitimasi kemenangan itu.
Analisa yang paling sering dikemukakan adalah mengenai kemahiran pembentukan dan pembangunan citra diri dari pasangan Jokowi - Ahok. Jokowi digambarkan sebagai pemimpin yang bersahaja, merakyat, komunikatif, peduli, santun, lemah lembut namun tegas. Ahoj alias Basuki Tjahja Purnama dikesankan sebagai pemimpin muda yang brilian, tangguh, pejuang pluralisme, bersih, antikorupsi dan mantan bupati yang berhasil. Sementara itu, sebaliknya, Fauzi Bowo alias Foke dan Nachrowi Ramli alias Nara sama sekali tidak ada membangun citra diri positif yang kuat di hadapan publik. Hampir tidak ada sama sekali kesan citra diri tertentu dari Foke dan Nara yang melekat dibenak publik. Hasilnya : Foke - Nara keok. Hanya raih 34% suara saja.
Analisa kedua adalah kinerja masing - masing tim sukses. Jokowi-Ahok didukung penuh timses yang solid termasuk operasi penggalangan isu dan pembentukan opini. Sementara itu, tim sukses Foke Nara babak belur karena dilanda perpecahaan dan berisikan para petualang-petualang oportunis pragmatis yang mau mencari keuntungan pribadi semata-mata. Hampir dapat dipastikan jika tidak ada kejutan besar, Jokowi - Ahok akan menangkan Pilgub DKI Jakarta putaran kedua dengan meraih suara yang besar. Foke akan tinggal sejarah !
Namun, tiba - tiba, sekitar dua bulan menuju hari pemilihan putaran kedua, muncul informasi mengejutkan yang diprediksi banyak pengamat akan dapat mengubah konstelasi kekuatan Jokowi-Ahok dan mempengaruhi sikap pemilih DKI Jakarta. Informasi itu antara lain dengan mulai terkuaknya dugaan kasus-kasus korupsi Ahok alias Basuki Tjahja Purnama di publik. Tidak tanggung-tanggung, informasi ini pertama sekali dilontarkan oleh akun twitter terkondang di Indonesia @triomacan2000 yang selama ini dikenal sebagai wikileaks-nya Indonesia. Reputasi dan kredibiltas akun twitter @triomacan2000 memang tidak diragukan lagi. Hampir semua info korupsi yang dilontarkannya terbukti mengandung kebenaran dan menjadi salah satu narasumber penting para aparat penegak hukum.
Akun twitter @triomacan2000 sekitar seminggu yang lalu berkicau tentang kasus - kasus korupsi Basuki Tjahja Purnama, cawagub pasangan Jokowi. Kenapa informasi ini sangat penting dan dapat mengubah konstelasi politik dan pertarungan pilgub DKI putaran kedua? Jwabnya jelas, karena informasi ini akan menghancurkan citra antikorupsi yang selalu dikampanyekan Ahok. Publik akan marah, kecewa dan meninggalkan Ahok alias Basuki jika dia ternyata tak leboh dari seorang koruptor yang menyamar dan memanipulasi citra dirinya untuk menipu warga Jakarta demi memenangkan pilgub DKI Jakarta saat ini.
Dugaan korupsi Ahok alias Basuki Tjahja Purnama dan keluarganya yang dikicaukan akun twitter @triomacan2000 antara lain :
1. Kasus korupsi Ahok alias Basuki Tjahja Purnama pada tahun 1992-1998 dimana saat itu Ahok masih bernama asli Basuki Indra. Dia diketahui melakukan penyerobotan kawasan hutan lindung Gunung Nayo. Berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan, Penyelidikan dan Penyidikan disebutkan bahwa Ahok alias Basuki Indra (nama Ahok sebelum diganti dengan Basuki Tjahja Purnama) terbukti melanggar UU dimana 4 perusahaaannya yang berbentuk CV telah menambang pasir kuarsa di tengah-tengah kawasan hutan lindung. Kasus ini kemudian sempat mau dilimpahkan ke pengadilan pada tahun 2011 namun tiba-tiba batal dan menguap begitu saja. Sumber-sumber di Belitung Timur menyebutkan bahwa Gubernur Bangka Belitung Eko Maulana berada dibalik pembatalan kasus itu ke pengadilan. Diduga ada kesepakatan jahat dibalik semua ini. Eko Maulana, Gubernur Bangka Belitung membantu penyelesaian kasus ini secara damai dan tidak sampai ke pengadilan dengan kompensasi Ahok alias Basuki T Purnama alias Basuki Indra membatalkan rencana pencalonannya sebagai calon gubernur Bangka Belitung pada awal tahun 2012 yang lalu.
2. Kasus korupsi Ahok alias Basuki T Purnama yang dikicaukan @triomacan2000 adalah keterlibatan Ahok pada korupsi penerbitan Surat Keterangan Tanah (SKT) palsu untuk dijadikan lahan pelabuhan KPLP Belitung Timur. Akibat kasus ini, Khairul Effendi Bupati Belitung Timur yang meneruskan masa jabatan Bupati Ahok diseret ke pengadilan dan dihukum penjara 3 tahun. Padahal proyek ini adalah proyek Ahok selaku bupati yang merintis penerbitan SKT palsu itu.
3. Kasus korupsi lain yang tak kalah mengagetkan yang dikicaukan akun twitter anti korupsi @triomacan2000 adalah penggunaan APBD Beltim semasa Ahok jadi Bupati yang diperuntukan untuk kepentingan pribadi seperti : proyek fiktif berkedok revitalisasi muara yang sebenarnya hanya untuk proyek pribadi penambangan / penghisapan pasir timah, proyek pembangunan dan pengaspalan jalan akses menuju resort / taman wisata milik pribadi Ahok dan keluarganya, kasus monopoli pengadaan obat-obatan yang dikuasai keluarga Ahok, kasus korupsi dan kolusi semua proyek-proyek besar kabupaten Belitung Timur yang semuanya dimenangkan konco-konco Ahok (Johan, Afa cs) yang semanya etnis tionghoa. Banyak lagi kasus- kasus korupsu ahok yang selama ini ditutupi secara rapat dan sangat ketat. Termasuk juga kasus korupsi adik Ahok, Basuri yang sekarang jadi Bupati Belitung Timur. Basuri teliba kasus korupsi Proyek Pembangunan Puskemas di Kampung Dampit sewaktu menjabat sebagai Kepala Dinas Kesehatan Beltim tapi kemudian kasus itu dipetieskan dengan bantuan Ahok.
Ahok alias Basuki T Purnama alias Basuki Indra juga terbukti melakukan pencitraan palsu dengan citra diri sebagai bupati yang berhasil. Hasil penelusuran di Belitung Timur membuktikan semua program Ahok ketika jadi Bupati gagal total, bermasalah dan tidak ada yang selesai/tuntas. Semua program yang dicanangkan Ahok dulu adalah hanya untuk menipu rakyat Beltim dan menjadi ‘bom waktu’ bagi bupati penggantinya. Ahok sudah siapkan masak- masak rencana busuknya melalui program-program bombamtis itu. Dia dari awal sudah merencanakan hanya sebentar saja kadi bupati. Tapi syukur alhamdulillah, Ahok gagal total ketika maju sebagai calon gibernur Bangka Belitung tahun 2007 yang lalu.
Kita tinggalkan Ahok / Basuki T Purnama yang sekarang pusing berat gara-gara kasus korupsi dan perilaku kotornya terungkap. Jokowi juga mulai terbongkar kelemahannya. Penampilannya di TV one yang tak mampu menjawab pertanyaan sangat mudah mengenai siapa sosok pengganti Jokowi jika dia berhalangan tetap, tidak bisa dijawab oleh Jokowi. Juga tayangan ‘memalukan’ dari Jokowi di Metro TV yang tak mampu menjawab pertanyaan : ” apa makna ramadhan bagi Pak Jokowi ?” jokowi tanpa bisa menjawab, terpatah-patah dan kelihatan sangat kebingungan. Mulai merebak di publik bahwa Jokowi diragukan keislamannya. Bahkan ada yang menuduh Jokowi sebenarnya non muslim. Untuk meredakan isu negatif itu, diberitakan bahwa Jokowi langsung terbang ke Mekah untuk berumroh.
Itulah sekelumit rahasia-rahasia tentang korupsi dan kebusukan Jokowi-Ahok yang mulai tesingkap ke masyarakat khususnya warga DKI Jakarta. Terbongkarnya kepalsuan-kepalsuan dari pasangan Jokowi - Ahok ini dipastikan akan menjadi salah satu faktor penurunan suara yang signifikan dari pasangan ini. Dengan kata lain, Foke-Nara yang semula peluang menangnya menipis, kini mulai bangkit lagi harapan untuk menang di putaran kedua Pilgub DKI 20 September 2012.

 

MENANTIKAN KEJUJJURAN AHOK

Setelah beredar informasi tentang kasus - kasus korupsi Ahok di sejumlah media nasional, Ahok alias Basuki Indra alias Basuki Purnama alias Zhong Wan Xie menjadi panik dan kalap nian. Dia bantah semua informasi tentang korupsinya terutama Keterlibatan 4 (empat) CV perusahaan milik dia yang mencuri pasir kuarsa di kawasan hutan lindung Gunung Nayo, Belitung.
Ahok yang punya nama alias atau nama samaran sampai 4 nama itu, menangkis tuduhan korupsinya dengan menyebutkan isu korupsi itu adalah isu lama sejak tahun 2005. Jelas Ahok BERDUSTA !
Saya akan ungkapkan bukti - bukti bahwa Ahok telah berdusta kepada rakyat Indonesia :
1. Fakta bahwa kasus korupsi Ahok terutama kasus korupsi, perusakan hutan lindung dan penambangan ilegal di Gunung Nayo itu baru diusut oleh Mabes Polri pada tahun 2010.
2. Pada awal 2011 Mabes Polri melimpahkan pengusutan kasus tersebut kepada Polda Bangka Belitung.
3. Polda Belitung bersama Dinas Pertambangan dan Dinas Kehutanan Propinsi telah melakukan penyelidikan dan menemukan bahwa lokasi penambangan pasir kuarsa 4 CV milik Ahok itu berada ditengah - tengah kawasan hutan lindung Gunung Nayo.
4. Operasional penambangan liar oleh 4 CV milik Ahok yang diusut adalah operasional tahun 1992 - 1998. Walau pun Ahok baru hentikan pencurian dan perusakan hutan lindung itu pada tahun 2001.
5. Berdasarkan hasil uji olah Tempat Kejadian Perkara (TKP) ditemukan bukti bahwa 4 CV Ahok tersebut berada ditengah - tengah hutan lindung. Ini dibuktikan dengan koordinat GPS dari Tim Penyidik.
6. berdasarkan Peta 410 (SK Menhut 410 thn 1986) dan Peta 357 (SK menhut 357 thn 2004) terbukti bahwa operasional 4 perusahaan Ahok melanggar UU dan diancam hukuman penjara maksimum 12 tahun.
7. Lalu BAP dibuat dan segera dilimpahkan ke pengadilan karena sudah dinilai cukup bukti (P21). kenapa tiba- tiba kasus itu hilang lenyap? Ada apa gerangan ?
Saya akan jawab pertanyaan di atas
Pada tahun 2011 Ahok alias Basuki Indra alias Basuki Purnama alias Zhong Wan Xie ini adalah calon terkuat Gubernur Bangka Belitung Berdasarkan Hasil Survey. Ahok dinilai akan bisa mengalahkan Gubernur Bangka Belitung inkamben Eko maulana. Mereka berdua sama - sama kader Golkar.
Lalu terjadi KEAJAIBAN. Ahok batal maju jadi calon gubernur Bangka Belitung. Aneh nian ! Sungguh tak masuk akal siapa pun yang tahu tentang Ahok. Ahok adalah manusia setan bertopeng dewa yang sangat ambisius. Dia terkenal halalkan segala cara untuk bisa menang dan peroleh jabatan. Kenapa budak tuh tiba - tiba mundur ? Orang - orang semua bertanya - tanya tak percaya !
TERNYATA rupanya Ahok ketakutan masuk penjara. Bukti - bukti kejahatannya sangat kuat. Ahok sudah lobi kemana - mana. Semua aparat sudah dia bujuk - bujuk dan coba suap agar kasusnya tak maju ke pengadilan. Tapi dia gagal. Akhirnya Ahok bersepakat jahat sama Eko Maulana Gubenur Babel agar Gubernur mau bantu selamatkan Ahok.
Akhirnya mereka bersepakat jahat. Kasus korupsi, penambangan liar dan perusakan hutan lindung yang dilakukan Ahok diusahakan tidak masuk ke pengadilan. Ahoj selamat tapi dia harus batalkan rencana dia untuk maju sebagai calon gubernur Bangka Belitung tahun 2012.
Itu sebabnya Ahok akhirnya mau jadi calon wakil gubernur DKI jakarta. Banyak orang tertipu dengan sandiwara dan kepintaraannya berbicara membujuk dan menipu orang. Semua itu palsu.
Sekarang coba para wartawan, politisi, rakyat atau siapa saja yang mau bertanya pada Ahok, minta dia untuk berkata JUJUR ! Beranikah Ahok untuk JUJUR ????????????????

Eko Maulana mau bantu Ahok agar tidak masuk penjara dan kasusnya akan dimasukan ke dalam tong sampah jika Ahok mau.

menanti kejujuran ahok

Senin, 30 Juli 2012

Prof. Bahtiar Tanya Tanggung Jawab Moral Jokowi dan Ahok

Dua pekan sudah putaran pertama pemilihan gubernur DKI Jakarta berlalu. Pasangan Joko Widodo dan Basuki Tjahja Purnama yang didukung PDI Perjuangan dan Partai Gerindra keluar sebagai pemenang diikuti sang incumbent Fauzi Bowo yang berpasangan dengan Nachrowi Ramli.
Kedua pasangan ini akan bertemu kembali pada putaran final tanggal 20 September nanti.
Terlepas dari hasil putaran pertama, Guru Besar Universitas Islam Negeri (UIN) Syarif Hidayatullah, Prof. Bahtiar Effendy, menilai ada dua keanehan dalam pemilihan yang diikuti enam pasang cagub-cawagub tersebut.
Pertama, bagaimana mungkin pemilih harus merupakan warga Jakarta yang dibuktikan dengan kepemilikan KTP Jakarta. Sementara di antara kandidat yang dipilih ada yang bukan merupakan warga Jakarta dan tidak memiliki KTP Jakarta.
"Ini kan di luar akal sehat," ujar Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik (FISIP) UIN Syarif Hidayatullah itu di ruang kerjanya, Jumat siang (27/7).
Keanehan kedua, masih menurut Bahtiar Effendy, berkaitan dengan pertanggungjawaban moral kandidat-kandidat yang meninggalkan pos politik terdahulu mereka untuk memperebutkan kekuasaan di Jakarta.
Hal ini dilakukan oleh Gubernur Sumatera Selatan Alex Noerdin, Walikota Solo Joko Widodo dan anggota Komisi II DPR RI Basuki Tjahja Purnama alias Ahok yang karena dicalonkan Partai Gerindra akhirnya meninggalkan Partai Golkar yang mendukungnya di Pemilu 2009.
"Kalau demokrasi dipraktikkan dengan cara seperti ini akan rusak. Karena Alex Noerdin, Jokowi dan Basuki punya kontrak politik dengan para pemilih mereka, dan mereka meninggalkannya," ujar Bahtiar Effendi lagi.
"Pertanggungjawaban legal memang tidak ada karena UU tidak melarang. Tetapi pertanggungjawaban moralnya mana? Kalau dibiarkan, format demokrasi kita akan rusak semua," demikian Bahtiar Effendy.

moral politik jokowi-ahok